Harga Tapioka Melonjak, Penjualan UMKM Kerupuk Tertekan, Olih Sholehudin Desak Pemerintah Bertindak

REDAKSIJAKARTA.COM | JAWA BARAT — Lonjakan harga tepung tapioka semakin menghimpit pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kerupuk di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.

Kenaikan biaya bahan baku tidak hanya menggerus keuntungan, tetapi juga menempatkan pengusaha dalam dilema yang berisiko menurunkan penjualan: menaikkan harga jual atau mengurangi ukuran kerupuk.

Baca Juga

Perjuangan Menteri HAM dalam Konflik Padang Halaban Berbuah Kepastian Hukum bagi Masyarakat

05 Jun 2026

Pengamat dan Praktisi UMKM, Olih Sholehudin, mendesak Kementerian Perdagangan dan Kementerian UMKM segera mengambil langkah konkret untuk melindungi keberlangsungan usaha kerupuk yang bergantung pada tepung tapioka.

Menurutnya, pengusaha kecil sulit membebankan seluruh kenaikan biaya produksi kepada konsumen. Daya beli masyarakat dan persaingan harga membuat kenaikan harga jual berisiko mengurangi minat beli, menurunkan jumlah pesanan, bahkan mendorong konsumen beralih ke produk lain yang lebih terjangkau.

Di sisi lain, jika harga jual dipertahankan, pengusaha harus menanggung biaya produksi yang semakin tinggi.

Sebagian pelaku usaha juga menghadapi pilihan untuk mengurangi ukuran atau berat kerupuk agar harga tetap terjangkau.

Namun, langkah tersebut berisiko menimbulkan ketidakpuasan konsumen apabila perubahan ukuran tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan.

Situasi ini menciptakan tekanan berlapis: biaya bahan baku meningkat, keuntungan menyusut, dan penjualan berpotensi melemah.

Jika berlangsung terus-menerus, arus kas usaha dapat terganggu sehingga pengusaha kesulitan membeli bahan baku, memenuhi pesanan, mempertahankan pekerja, dan menjaga kelangsungan produksi.

“Pemerintah harus segera mengambil langkah nyata. Kenaikan harga tapioka bukan hanya persoalan biaya produksi, tetapi juga menyangkut kemampuan UMKM mempertahankan penjualan dan pelanggan.

Pengusaha kecil tidak bisa terus-menerus memilih antara menaikkan harga yang berisiko mengurangi pembeli atau mempertahankan harga dengan keuntungan yang semakin tipis,” tegas Olih.

Tekanan akibat kenaikan harga bahan baku pernah dialami produsen kerupuk di Kabupaten Ciamis. Laporan Harapan Rakyat pada Januari 2024 mencatat harga tepung tapioka meningkat dari Rp800.000 menjadi Rp1.320.000 per kuintal, atau naik sekitar 65 persen.

Seorang produsen kerupuk di Kecamatan Cipaku dilaporkan menghentikan produksi sementara karena biaya bahan baku semakin memberatkan.

Sementara itu, laporan FokusJabar pada Juli 2026 mencatat harga tepung tapioka di Pasar Galuh, Kecamatan Kawali, Ciamis, meningkat dari Rp8.500 menjadi Rp12.000 per kilogram, atau naik sekitar 41,2 persen.

Data tersebut menggambarkan perubahan harga di pasar setempat, bukan harga yang berlaku seragam di seluruh daerah.

Olih meminta pemerintah tidak menunggu hingga tekanan biaya semakin berdampak terhadap penjualan dan keberlangsungan usaha.

Kementerian Perdagangan perlu menelusuri penyebab kenaikan harga, mengevaluasi rantai distribusi, serta memastikan pembentukan harga berlangsung secara transparan.

Sementara itu, Kementerian UMKM didorong menghimpun data langsung dari pengusaha, termasuk perubahan harga bahan baku, biaya produksi, volume penjualan, jumlah pesanan, dan dampak terhadap tenaga kerja.

Data tersebut penting untuk mengetahui tingkat tekanan yang sebenarnya serta menentukan bentuk dukungan yang tepat sasaran.

Ia juga mendorong Paguyuban Pedagang/Pengusaha Kerupuk Seluruh Indonesia (PPKSI) segera menggelar audiensi dengan kementerian terkait.

PPKSI diharapkan dapat menyampaikan kondisi riil pengusaha, termasuk dilema dalam menentukan harga jual dan mempertahankan pelanggan di tengah kenaikan biaya produksi.

Menurut Olih, upaya menjaga keterjangkauan bahan baku juga harus memperhatikan kesejahteraan petani singkong.

Pemerintah perlu membenahi tata niaga dan rantai pasok agar kepentingan petani serta keberlangsungan industri kecil dapat berjalan beriringan.

“UMKM kerupuk membutuhkan solusi yang konkret. Jika biaya produksi terus naik sementara kemampuan konsumen terbatas, pengusaha akan semakin sulit mempertahankan harga, penjualan, dan tenaga kerja. Pemerintah harus segera hadir agar persoalan ini tidak berkembang menjadi ancaman bagi keberlangsungan usaha kecil,” ujarnya.

Olih berharap pemerintah segera mengambil langkah terukur berbasis data untuk menjaga pasokan dan memperbaiki tata niaga tepung tapioka.

Penanganan yang tepat diperlukan agar pengusaha kerupuk dapat mempertahankan harga yang kompetitif, menjaga kepercayaan pelanggan, dan melanjutkan kegiatan produksi.

Bagi UMKM, persoalan ini bukan sekadar kenaikan harga bahan baku. Ketika biaya produksi meningkat dan ruang untuk menyesuaikan harga semakin terbatas, kemampuan mempertahankan pelanggan menjadi salah satu penentu apakah usaha dapat terus bertahan.