Lentera Studi Pemuda Indonesia Apresiasi Kinerja Menteri Jumhur, Dorong Penguatan Kebijakan Lingkungan Berkelanjutan
Jakarta, 10 Oktober 2026 — Sekretaris Jenderal Lentera Studi Pemuda Indonesia, Denni Wahyudi, mengapresiasi langkah Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, dalam memperkuat kebijakan perlindungan lingkungan hidup, khususnya melalui percepatan penanganan sampah, pemulihan ekosistem, dan penguatan komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim.
Menurut Denni, salah satu langkah penting yang patut diapresiasi adalah penyusunan peta jalan atau roadmap penanganan sampah dengan target penyelesaian persoalan sampah dalam dua tahun. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung target nasional 100 persen sampah terkelola pada 2029, termasuk melalui penguatan bank sampah, fasilitas pengolahan, rumah kompos, dan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan.
“Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan kegiatan bersih-bersih atau imbauan kepada masyarakat. Diperlukan kebijakan yang terukur, sistem pengelolaan yang terintegrasi, serta keterlibatan pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat. Karena itu, langkah membangun peta jalan penanganan sampah secara lebih sistematis merupakan arah kebijakan yang patut diapresiasi,” ujar Denni.
Selain penanganan sampah, Denni juga mengapresiasi dorongan Menteri Jumhur terhadap gerakan Tobat Ekologis, yang menekankan pentingnya aksi nyata untuk memulihkan lingkungan. Pendekatan tersebut dinilai relevan karena perlindungan lingkungan tidak semata-mata berkaitan dengan konservasi alam, tetapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja hijau.
@redaksi.jakarta
Denni turut menyoroti partisipasi Indonesia dalam forum perubahan iklim internasional di New York pada September 2026. Dalam forum tersebut, Menteri Jumhur menegaskan pentingnya menghubungkan aksi iklim dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan lingkungan. Menurut Denni, diplomasi iklim perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan berhenti pada komitmen di tingkat internasional.
“Pembangunan dan perlindungan lingkungan seharusnya tidak dipertentangkan. Keduanya harus berjalan beriringan. Kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tetap memperhatikan daya dukung alam, melindungi masyarakat dari risiko kerusakan lingkungan, dan membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi generasi muda,” katanya.
Lebih lanjut, Denni menegaskan bahwa apresiasi terhadap kinerja pemerintah perlu disertai pengawasan publik yang konstruktif. Ia berharap berbagai agenda tersebut terus diperkuat melalui pelaksanaan yang konsisten, indikator capaian yang transparan, serta evaluasi berkala agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Bagi kami, keberhasilan kebijakan lingkungan pada akhirnya harus diukur dari perubahan nyata: berkurangnya sampah yang tidak tertangani, membaiknya kualitas lingkungan, pulihnya ekosistem yang rusak, dan meningkatnya partisipasi masyarakat. Generasi muda siap menjadi bagian dari upaya tersebut, sekaligus mendorong agar komitmen pemerintah diwujudkan secara berkelanjutan,” tutup Denni Wahyudi.
Pos Terkait
Klik Info Terbaru Kami di Google News 👇
Tidak ada komentar